Rabu, 19 Januari 2011

Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter

Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter (SR) mengguncang Pakistan baratdaya, kata Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Rabu (19/1/2011). Ketakutan akan kerusakan besar di daerah terpencil itu berkurang ketika USGS merevisi perkiraan awalnya yang menyatakan, pusat gempa itu sangat dangkal

Laporan awal USGS mengatakan gempa itu, yang terjadi pada Rabu pukul 01.23 waktu setempat (atau pukul 03.23 WIB), berpusat di kedalaman 10 kilometer dengan kekuatan 7,4 SR. Namun lembaga itu kemudian merevisi dengan mengatakan gempa tersebut berpusat di kedalaman 83 kilometer, di sekitar 55 kelometer di barat Dalbandin, kota dengan sekitar 15.000 penduduk.

Gempa tersebut terjadi di dekat wilayah perbatasan yang sulit dengan Afganistan, dan korban luka-luka mungkin terbatas mengingat jarangnya penduduk.

Warga kota India New di Delhi dan Dubai di kawasan Teluk mengatakan, mereka merasakan gempa itu, sebagaimana yang dirasakan orang di pelabuhan besar Karachi di Pakistan, meskipun tidak ada laporan awal soal kerusakan atau korban luka-luka.

Pusat Tsunami Pasifik menyatakan, gempa di laut itu tidak memicu tsunami di Lautan Hindia.

Gempa dengan kekuatan sebesar itu, jika terjadi pada kedalaman yang dangkal dan dekat pusat-pusat permukiman, mampu menyebabkan kerusakan besar dan meluas serta dapat menimbulkan ketegangan baru di negara yang masih terhuyung-huyung akibat banjir yang merusak tahun lalu. Bencana banjir di Pakistan tahun lalu menyebabkan kerusakan besar dan lebih dari 10 juta orang menjadi tunawisma.

Pada 8 Oktober 2005, gempa berkekuatan 7,6 SR, yang mengguncang di sekitar 95 Km di timurlaut Islamabad, menewaskan lebih dari 70.000 orang. Demikian catatan online Setan Internet tentang Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter.

Rabu, 12 Januari 2011

Menteri

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima hasil evaluasi capaian program kerja 47 kementerian dan lembaga negara dari Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Rabu (12/1/2010) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dikatakan Sudi, ada kementerian/lembaga negara yang mendapatkan nilai merah. "Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Ada yang sukses betul, dan ada yang tidak sukses. Itu semua sudah di tangan Bapak Presiden," kata Sudi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, Presiden akan memberikan hasil evaluasi tersebut pada sidang kabinet. "Presiden akan menyampaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan sebagainya," sambung Sudi.

Sebelumnya, Kuntoro mengatakan, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden pada Rabu malam ini. Ia mengungkapkan, ada kementerian yang mendapatkan nilai merah. Namun, ia mengaku tak ingat kementerian mana saja yang mendapatkan nilai merah. Demikian catatan online Setan Internet tentang Menteri.

Bagian

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar mengungkapkan, lelaki berinisial AG yang mengaku sebagai penghubung terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dengan tersangka "A", calo pembuat foto Sony Laksono, adalah sahabat Gayus.

AG adalah senior Gayus saat duduk di SLTA. "AG itu kakak kelas Gayus, teman lama," kata Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/1/2011).

AG dan A, terang Boy, adalah teman semasa kuliah. "AG teman kuliah dari A di sebuah universitas," katanya.

Siang ini, AG menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ia masih diperiksa sebagai saksi. "Saksi atau tersangka, dilihat nanti," ujar Boy.

AG, ujar Boy, mengaku mempertemukan Gayus dengan A di suatu tempat di Jakarta, di luar Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Peranan yang bersangkutan sebatas itu. Belum ada tindakan hukum penahanan siapa pun hari ini," ujarnya.

Boy juga belum mengetahui apakah AG juga menerima uang dari Gayus atau tidak. "Baru satu jam dia hadir," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Ito Sumardi menyatakan, pihaknya telah menangkap dua orang lagi yang diduga merupakan sindikat pemalsuan paspor, sama seperti A. Kedua orang itu belum berstatus tersangka.

Mereka, kata Ito, adalah warga sipil. Namun, Ito belum menjelaskan identitas dan peran kedua orang itu. Ketika dikonfirmasi mengenai dua orang yang disebut Ito tersebut, Boy belum dapat memberikan keterangan. "Saya tahunya sebatas itu, hanya satu orang diperiksa hari ini. Demikian catatan online Setan Internet tentang Bagian.

Kepala

Kepala Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM Poppy Pudjiaswati menyatakan, narapidana kasus suap jaksa, Artalyta Suryani atau Ayin, memang pantas mendapatkan remisi. Pasalnya, di dalam putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) Ayin tidak ditemukan kerugian negara.

"Kami dasarnya pada PK Ayin. Pada saat itu keputusaanya ternyata tidak menyangkut kerugian negara. Kanwil bisa mengeluarkan remisi," ungkap Poppy, Rabu (12/1/2011) di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Menurut dia, Ayin selama di LP Tangerang juga berkelakuan baik. Perempuan sosialita yang menyuap jaksa Urip Tri Gunawan itu juga diakui Poppy menjadi pemuka di kalangan narapidana lain.

Ayin diketahui aktif dan sering kali memberikan pelajaran bahasa Inggris dan Mandarin kepada para napi. "Jadi, layak dapat remisi," ujarnya.

"Di LP Tangerang, dia berkelakuan baik dan bermanfaat bagi warga binaan. Apa satu kesalahan bisa dicap seumur hidup? Nggak kan? Dengan pembinaan kepala lapasnya, dia jadi baik," lanjut Poppy.

Namun, ia menyadari, segala keputusan pemberian remisi berada di tangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono. "Dirjen tidak menolak dan mengabulkan. Dirjen belum menentukan apa-apa," ujarnya.

Pernyataan Poppy ini bertentangan dengan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono, kemarin. Untung menegaskan bahwa pihaknya menolak remisi untuk Ayin dengan alasan Ayin pernah tersangkut skandal sel mewah di LP Pondok Bambu. Untung pun mengungkapkan, Ayin akan tetap bebas sesuai dengan jadwal, yakni pada 27 Januari. Demikian catatan online Setan Internet tentang Kepala.

Selasa, 04 Januari 2011

Mekanisme pembelian tabung gas 3 kg

Mekanisme pembelian tabung gas 3 kg dengan Kartu Kendali mulai diuji coba. Nanti, tak sembarangan orang yang bisa membeli tabung melon ini. Hanya pemegang kartu ini yang boleh membeli.

Project Manager Program Edukasi dan Sosialisasi Konversi Mitan-LPG 3 Kg dari PT Kencana Mandiri Ulinusantara Irsan Thaslimie mengatakan, uji coba distribusi tertutup ini akan dilakukan di tujuh daerah, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Purbalingga, Kota Sumedang, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

"Sudah mulai bertahap. Penataan pada 2010 dan akan berjalan pada 2011," ungkapnya di Hotel Bidakara, Selasa (4/1/2011).

Kartu Kendali tersebut akan didistribusikan melalui pemerintah daerah setempat yang terkecil, yaitu kelurahan, kepada masyarakat yang tidak mampu yang telah didata sebelumnya. Irsan menegaskan, langkah ini memang dilakukan agar subsidi pemerintah melalui tabung gas ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.

"Orang kaya diharapkan tidak beli gas subsidi ini. Dengan demikian, subsidi bisa tepat sasaran," katanya.

Para pemegang kartu nantinya hanya boleh membeli dari agen-agen yang terletak dekat dari kediamannya. Untuk sementara, distribusi ditilik dari kemudahan geografis. Hanya saja, lanjut Irsan, masih perlu ekstra kerja keras untuk melengkapi daerah-daerah tersebut dengan alat gesek kartu dan menyosialisasikan cara kerjanya.

Saat ini, Irsan mengatakan, proses sudah lebih dahulu dimulai di Kota Malang. Namun, prosesnya masih akan dikaji. Soal besarnya anggaran untuk uji coba mekanisme ini, Irsan enggan berkomentar. Demikian catatan online Gohan tentang Mekanisme pembelian tabung gas 3 kg.